SAMOSIR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Samosir tahun anggaran sebelumnya. Dalam rapat paripurna yang digelar di Sekretariat DPRD Samosir, Senin (4/5/2026), sektor kesehatan menjadi poin utama yang memicu perdebatan hangat.
Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dinilai belum berorientasi sepenuhnya pada kepentingan pasien. Anggota dewan menemukan fakta bahwa kualitas layanan masih belum konsisten, diperparah dengan keterbatasan fasilitas serta manajemen internal yang belum solid. Kondisi ini dianggap ironis mengingat RSUD merupakan benteng terakhir pelayanan kesehatan bagi masyarakat Samosir.
Kritik Tajam Pelayanan RSUD: Bukan Sekadar Tambal Sulam
DPRD menegaskan bahwa pembenahan RSUD Samosir tidak boleh lagi menggunakan pendekatan tambal sulam. Legislator mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total, mulai dari perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, hingga sistem pelayanan yang bersentuhan langsung dengan warga. Masalah ini dipandang sebagai dampak dari rantai panjang lemahnya manajemen sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah.
Penataan aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mendapat rapor merah. Dewan menemukan adanya kekosongan jabatan strategis dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada rendahnya kualitas layanan publik, termasuk performa rumah sakit yang terus dikeluhkan masyarakat.
Pendidikan Belum Inklusif dan Ketiadaan Sekolah Luar Biasa
Di sektor pendidikan, DPRD Samosir mengungkap fakta belum tersedianya Sekolah Luar Biasa (SLB) di kabupaten tersebut. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa pemenuhan hak dasar pendidikan di Samosir belum merata. Anak-anak berkebutuhan khusus terpaksa kehilangan hak untuk mendapatkan ruang belajar yang layak di daerah mereka sendiri.
Kesenjangan ini menunjukkan pembangunan sektor pendidikan belum sepenuhnya inklusif. Selain infrastruktur fisik, dewan juga menuntut perbaikan penataan guru dan tenaga kependidikan agar distribusi kualitas pengajaran tidak menumpuk di wilayah tertentu saja. Kualitas SDM daerah dipertaruhkan jika masalah fundamental ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret.
Ancaman Limbah Industri di Parjonggi dan Ekosistem Danau Toba
Isu lingkungan hidup menjadi perhatian serius menyusul temuan dugaan pembuangan limbah industri secara langsung ke perairan Danau Toba di wilayah Parjonggi. DPRD menilai pengawasan terhadap aktivitas industri masih sangat lemah. Jika praktik pencemaran ini berlanjut, ekosistem Danau Toba terancam rusak permanen dan memicu krisis kesehatan jangka panjang bagi penduduk sekitar.
DPRD mengingatkan bahwa perlindungan sumber air bukan sekadar urusan lingkungan, melainkan menyangkut keberlanjutan daerah sebagai destinasi wisata. RSUD dikhawatirkan hanya akan menjadi "penampung dampak" dari buruknya pengelolaan lingkungan jika regulasi tidak ditegakkan secara tegas terhadap pelaku industri yang nakal.
Data Kepuasan Publik Dipertanyakan: Desak Audit Internal
Dalam paripurna tersebut, legislator juga mempertanyakan keabsahan laporan kinerja pemerintah daerah yang mengklaim tingkat kepuasan masyarakat berada pada level tinggi. Klaim tersebut dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan karena tidak didukung oleh data survei yang transparan dan independen. Dewan mendesak adanya audit internal agar setiap kebijakan berbasis pada data akurat, bukan sekadar laporan administratif.
Sektor penunjang lain seperti pertanian turut dibahas. DPRD mendorong kerja sama dengan pihak asuransi untuk menjamin ganti rugi petani yang mengalami gagal panen akibat hama maupun bencana alam. Penyaluran bibit dan bantuan alat pertanian diminta lebih tepat sasaran melalui identifikasi kebutuhan lahan yang lebih spesifik di setiap kecamatan.
Terkait kesehatan hewan, lonjakan kasus rabies sepanjang tahun 2025 memicu desakan program vaksinasi anjing secara masif. Sementara itu, untuk mengantisipasi bencana longsor yang kerap terjadi, pemerintah daerah diminta mempercepat penyusunan regulasi terkait penggunaan dana tanggap darurat agar penanganan di lapangan bisa dilakukan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.
