MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, resmi mengukuhkan Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (4/5/2026). Agenda ini menjadi sinyal penguatan pengawasan sektor keuangan di wilayah regional satu.
Acara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Sumatera Utara, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta bupati dan wali kota dari berbagai wilayah di Sumut. Kehadiran para kepala daerah ini menegaskan pentingnya koordinasi antara regulator keuangan dengan pemerintah kabupaten/kota.
Capaian Ekonomi Sumut: Pertumbuhan 4,53 Persen dan Inflasi Terkendali
Dalam arahannya, Bobby memaparkan kondisi makroekonomi Sumatera Utara yang menunjukkan tren positif. Saat ini, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat berada di angka 4,53 persen dengan tingkat inflasi yang masih dalam koridor terkendali.
"Capaian ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan," ujar Bobby di hadapan para tamu undangan.
Gubernur menekankan bahwa stabilitas ekonomi tersebut harus dijaga melalui penguatan sektor perbankan. Peran LPS dianggap krusial untuk menjamin simpanan nasabah, sehingga perputaran uang di masyarakat tetap berjalan aman dan terproteksi oleh negara.
Fungsi Strategis Kantor Perwakilan LPS I di Sumatera Utara
Kehadiran Kantor Perwakilan LPS I di Medan diharapkan mampu memangkas jarak birokrasi antara pusat dan daerah. Lembaga ini bertindak sebagai jembatan penguat sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan para pelaku industri keuangan di Sumatera Utara.
Bobby berharap pejabat yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan integritas tinggi. Fokus utama yang ditekankan adalah menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya stabil, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan terpercaya demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," tambahnya.
Mendorong Kolaborasi Regulator dan Pelaku Industri
Pengukuhan ini juga menjadi ajang konsolidasi bagi para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Dengan adanya kantor perwakilan di daerah, proses edukasi mengenai penjaminan simpanan diharapkan bisa lebih masif menjangkau warga hingga ke tingkat desa.
Sinergi ini diharapkan mampu memitigasi risiko kegagalan bank yang dapat berdampak pada ekonomi lokal. Melalui kolaborasi yang erat, ketahanan sistem keuangan di Sumatera Utara diproyeksikan akan semakin tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi global ke depan.
