DELI SERDANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan seluruh siswa di Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana banjir akan mendapatkan fasilitas sekolah gratis. Program strategis ini dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada tahun ajaran baru 2026/2027 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam peringatan Hardiknas 2026 di Lapangan Astaka, Deli Serdang, Sabtu (2/5/2026). Langkah ini menjadi respons pemerintah terhadap kondisi sosial-ekonomi di wilayah yang sempat dihantam bencana alam pada akhir 2025.
"Program sekolah gratis akan dilaunchingkan, itu adalah program dari Pak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Program tersebut akan resmi dibuka tahun ajaran baru 2026/2027," kata Alexander kepada wartawan.
Enam Wilayah Sasaran Program Sekolah Gratis Sumut
Pemerintah telah memetakan wilayah penerima manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampak bencana. Seluruh kabupaten dan kota yang berada di Pulau Nias dipastikan masuk dalam skema sekolah gratis ini tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi kualitas sumber daya manusia di wilayah kepulauan tersebut.
Selain Nias, lima daerah lain di daratan Sumatera Utara juga masuk dalam daftar penerima. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Sibolga, Tapanuli Utara (Taput), dan Langkat. Kelima daerah ini merupakan lokasi yang terdampak parah akibat bencana banjir pada November 2025.
Alexander menegaskan bahwa program ini menyasar jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah kewenangan provinsi. Kehadiran program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah-daerah yang sedang dalam masa pemulihan ekonomi pascabencana.
Mekanisme Penghapusan SPP di SMA dan SMK
Inti dari program sekolah gratis ini adalah penghapusan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Selama ini, iuran tersebut sering kali menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa, terutama bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat rumah atau lahan pertaniannya terendam banjir.
"Dengan adanya program sekolah gratis, mulai tidak ada sekolah yang mengutip SPP untuk daerah telah saya sebutkan tadi," ujar Alexander menegaskan komitmen pemerintah provinsi.
Dinas Pendidikan Sumut juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap sekolah-sekolah di wilayah sasaran agar tidak ada lagi pungutan liar dengan dalih apa pun. Kebijakan ini berlaku bagi SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri yang berada di bawah naungan Pemprov Sumut.
Siswa Sumut Pecahkan Rekor Muri Melukis 1 Kilometer
Peluncuran program sekolah gratis ini bertepatan dengan Gebyar dan Expo 2026 yang digelar untuk memperingati Hardiknas. Dalam ajang tersebut, para pelajar SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Utara berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan memecahkan rekor Muri.
Para siswa secara kolaboratif mengerjakan lukisan terpanjang yang mencapai 1 kilometer. Alexander menyebutkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wadah bagi guru dan siswa untuk menyalurkan bakat serta kreativitas mereka di tingkat provinsi.
"Telah dilaksanakan pemecah Rekor Muri melukis dan sudah diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara. Siswa-siswi melukis sepanjang 1 kilometer, dilaksanakan di dalam lapangan agar tidak panas," pungkas Alexander.
Kegiatan Gebyar dan Expo 2026 ini berlangsung selama tiga hari, mulai Sabtu (2/5/2026) hingga Senin (4/5/2026). Selain pameran pendidikan, acara ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan terbaru bagi masyarakat Sumatera Utara.
