MEDAN — Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menyatakan permohonan peninjauan kembali Alwi Mujahit Hasibuan dikabulkan. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan MA Nomor 2545 K/Pid.Sus/2025 tanggal 23 April 2025 yang sebelumnya memvonis Alwi 10 tahun penjara.
“Mengabulkan permohonan PK dari pemohon PK/terpidana Alwi Mujahit Hasibuan tersebut. Membatalkan putusan MA Nomor 2545 K/Pid.Sus/2025 tanggal 23 April 2025 tersebut,” ujar hakim Dwiarso dalam putusannya.
Perkara ini bermula dari pengadaan APD Covid-19 tahun 2020 di lingkungan Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Hakim menyatakan Alwi terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp 24 miliar.
Pasal yang Menjerat Alwi dan Kerugian Negara Rp 24 Miliar
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut Alwi melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain pidana pokok, Alwi dijatuhi denda Rp 400 juta subsider 2 bulan kurungan jika denda tidak dibayar. Majelis juga membebankan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dinikmatinya sebesar Rp 1,4 miliar.
“Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) UP tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” jelas hakim.
Ancaman Kurungan Tambahan jika Uang Pengganti Tak Dibayar
Majelis hakim memberi konsekuensi lanjutan bila Alwi tidak mampu membayar uang pengganti. “Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar UP tersebut, maka dipidana (subsider) penjara selama tiga tahun,” kata hakim.
Putusan ini memperpendek masa hukuman Alwi dua tahun dari vonis sebelumnya. Pada putusan kasasi, MA sempat menolak permohonan kasasi yang diajukan penasihat hukum Alwi maupun jaksa penuntut umum, sehingga hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan tetap berlaku.
Pengadilan ketika itu meyakini Alwi bersalah berdasarkan dakwaan primer, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dua Tahun Hilang dari Vonis, Kerugian Negara Tetap Rp 24 Miliar
Pemotongan hukuman tidak mengubah temuan kerugian negara yang sudah ditetapkan majelis. Alwi tetap dinyatakan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama atas pengadaan APD pada masa awal pandemi Covid-19 di Sumatera Utara.
Kewajiban membayar uang pengganti Rp 1,4 miliar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan anyar tersebut. Jaksa diberi kewenangan menyita dan melelang harta Alwi bila kewajiban itu tidak dipenuhi dalam sebulan setelah putusan inkrah.
