CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan sikap nol toleransi terhadap praktik manipulasi laporan keuangan di lingkungan BUMN strategis pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini bertujuan memastikan kesehatan arus kas perusahaan di bawah badan pengelola investasi baru. Instruksi tersebut menjadi peringatan keras bagi direksi yang masih mengandalkan laba semu demi citra kinerja semata.
Integritas laporan keuangan kini menjadi taruhan utama dalam transisi pengelolaan perusahaan negara di bawah Danantara. Rosan Roeslani, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi, menuntut transparansi penuh dari seluruh pimpinan BUMN tanpa pengecualian. Ia membidik praktik financial engineering yang kerap mempercantik angka laba di atas kertas, namun mengabaikan kondisi likuiditas riil.
Pernyataan tajam ini meluncur di hadapan para petinggi perusahaan negara dalam forum CEO Development Program. Melalui akun Instagram resminya, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini menekankan kejujuran data finansial sebagai fondasi kepemimpinannya yang tidak bisa ditawar.
Rosan menggarisbawahi bahwa pencapaian laba tinggi tidak bermakna jika tidak ditopang arus kas (cash flow) yang kuat. Memoles laporan keuangan hanya akan menciptakan bom waktu yang merugikan negara dan masyarakat dalam jangka panjang. Praktik window dressing harus segera ditinggalkan oleh para direksi.
"Janganlah lagi kita melakukan financial engineering yang tidak benar. Buat apa kita kelihatan laba tinggi, tapi flow-nya kosong," tegas Rosan dalam sambutannya yang dikutip pada Rabu (6/5/2026).
Peringatan ini menyasar raksasa BUMN seperti Pertamina, PLN, hingga perbankan Himbara agar lebih disiplin mengelola keuangan. Danantara membutuhkan data akurat untuk mengonsolidasikan aset negara demi mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional.
Rosan menyatakan tidak akan memberikan kesempatan kedua bagi direksi yang terbukti melanggar prinsip integritas. Baginya, posisi pemimpin perusahaan negara memikul tanggung jawab besar terhadap kepercayaan publik.
"I have zero tolerance kepada masalah integritas yang dilanggar," ujar Rosan yang juga menjabat Kepala BKPM tersebut. Ia menekankan setiap kebijakan direksi wajib mengutamakan kemaslahatan rakyat, bukan sekadar mengejar target performa pribadi.
Ketegasan ini berakar pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menuntut loyalitas tunggal kepada negara. Pimpinan BUMN yang tidak mampu memenuhi standar integritas atau tidak sejalan dengan visi pemerintah dipersilakan mengundurkan diri.
Langkah ini menandai upaya bersih-bersih awal sebelum Danantara beroperasi penuh sebagai super holding investasi. Danantara membutuhkan jajaran direksi yang mampu bekerja dengan standar global dan transparansi tinggi.
"Bapak Presiden sudah sering menyampaikan, kalau tidak berada dalam satu hati, tidak merah putih, silakan keluar dari barisan itu. Very loud and clear," pungkas Rosan menutup pernyataannya.
Kini, direksi BUMN ditantang membuktikan bahwa pertumbuhan laba mereka benar-benar organik dan ditopang operasional sehat. Pengawasan ketat Danantara diharapkan mampu meminimalisir risiko penyelewengan dana negara di masa mendatang.