MEDAN — Pemerintah Kabupaten Dairi kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Jumat (29/5/2026). Ini merupakan opini WTP yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Dairi.
Penyerahan LHP dilakukan di Lantai 3 Gedung BPK Perwakilan Sumut. Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Bupati Dairi Vickner Sinaga. Turut hadir dalam agenda itu Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Inspektur Dairi Jonny Hutasoit, dan Kepala BKAD Rahmat Syah Munthe.
Apa Arti Opini WTP ke-12 bagi Warga Dairi?
Opini WTP bukan sekadar sertifikat prestise bagi birokrasi. Bagi warga Dairi, capaian ini menjadi jaminan bahwa setiap rupiah dari APBD—yang bersumber dari pajak, retribusi, dan dana transfer pusat—telah dikelola sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, program pembangunan dan pelayanan publik di Dairi memiliki dasar pengelolaan keuangan yang sehat.
Bupati Dairi Vickner Sinaga menyebut capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Ia juga menargetkan Dairi bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Sumatera Utara. “Perjuangan untuk mendapatkan WTP ini telah dilalui. Saya ingin membawa Dairi menjadi contoh untuk Sumatera Utara,” ujar Vickner Sinaga.
Rekomendasi BPK: Ada Pekerjaan Rumah yang Harus Dituntaskan
Meski meraih opini tertinggi, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menyajikan data sesuai standar. Ada beberapa aspek yang masih perlu dibenahi oleh Pemkab Dairi.
“Kami apresiasi Pemkab Dairi atas laporan keuangan yang telah disampaikan, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Opini WTP ke-12 ini kami apresiasi, diharapkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima segera ditindaklanjuti,” kata Paula Henry Simatupang.
DPRD Dairi: Hasil Pemeriksaan Harus Ditindaklanjuti
Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani menyambut baik capaian ini. Namun, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari proses. Pihak legislatif akan terus mengawal tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan BPK.
“Kami dari DPRD Dairi ucapkan terima kasih atas WTP ke-12 yang diberikan kepada Pemkab Dairi. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK tentunya harus ditindaklanjuti. Ini tidak hanya sampai di sini, tentunya hasil dari tindak lanjut akan kita nantikan,” kata Sabam Sibarani.
Sebagai informasi, Pemkab Dairi menjadi pemerintah daerah pertama yang menerima LHP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2025. Agenda pemeriksaan keuangan tahun ini resmi berakhir dan akan memasuki tahap pemantauan tindak lanjut rekomendasi.
Bagaimana Proses Pemeriksaan BPK?
Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan daerah. Penilaian didasarkan pada beberapa aspek, termasuk kecukupan pengungkapan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sesuai amanat undang-undang, BPK wajib menyampaikan LHP kepada DPRD dan kepala daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan pemda. “Menyajikan laporan keuangan tidak boleh sesuka hati,” tegas Paula Henry Simatupang.
