MEDAN — Bapperida Provinsi Sumatera Utara menggelar FGD Strategi Mobilisasi Pendanaan Alternatif untuk Implementasi PRKBI, Rabu (16/9/2026). Kegiatan dibuka oleh Kabid Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sumut, Sry Puspa Sary. Forum ini melibatkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.
FGD menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi peluang dan merumuskan strategi pendanaan alternatif. Tujuannya mendukung percepatan implementasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara. Hingga kini, sejumlah program PRKBI belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah.
Sry Puspa Sary menyampaikan bahwa FGD ini merupakan momentum penting dan strategis. Menurutnya, forum ini menjadi upaya mencari solusi pendanaan alternatif untuk mendukung implementasi berbagai program dan kegiatan PRKBI.
"Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting dalam rangka mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung implementasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara. Kami berharap melalui diskusi ini dapat terpetakan berbagai potensi pendanaan yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti secara konkret untuk mendukung pelaksanaan program PRKBI," ujar Sry Puspa Sary.
Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML, Agus Marwan, menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, Sumatera Utara menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon di daerah.
Agus Marwan menilai Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengarusutamaan agenda pembangunan rendah karbon. Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (RPRKBI) telah tersusun. Program dan kegiatan PRKBI juga telah terintegrasi ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD hingga APBD.
"Setelah dokumen RPRKBI tersusun dan berbagai kegiatan PRKBI terintegrasi dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran daerah, kini saatnya kita memperkuat implementasinya. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan pendanaan untuk membiayai seluruh kebutuhan program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, melalui diskusi ini diharapkan dapat dirumuskan strategi mobilisasi pendanaan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Sumatera Utara," ungkap Agus Marwan.
Peserta FGD mendiskusikan berbagai peluang pendanaan alternatif yang berpotensi mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di daerah. Sejumlah skema yang masuk pembahasan antara lain:
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan diharapkan memperkaya perspektif dan menghasilkan rekomendasi komprehensif. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar strategi pembiayaan inovatif bagi implementasi PRKBI di Sumatera Utara.
Kegiatan ini terlaksana atas dukungan Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI). Program tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO).
Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di tingkat daerah. Langkah ini mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan agenda penanganan perubahan iklim nasional.