MEDAN — Sebanyak 408 kasus telah ditangani Posbankum di Sumatera Utara hingga saat ini. Gubernur Bobby Nasution menyebutkan angka tersebut usai meresmikan 6.110 pos bantuan hukum bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Rabu (10/6/2026). Posbankum kini tersebar di setiap desa dan kelurahan se-Sumut, memangkas jarak tempuh warga untuk mendapatkan pendampingan hukum.
Bobby Nasution mendorong penyelesaian perkara melalui mediasi dan pendampingan agar tidak berujung pada persidangan panjang. Menurutnya, gesekan sosial akibat dinamika ekonomi dan teknologi di daerah hampir tak terhindarkan. “Saya tidak ingin sampai ke proses hukum yang panjang, melelahkan, dan berlarut-larut,” kata Bobby.
Ia juga berharap Posbankum terintegrasi dengan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE) milik Pemprov Sumut. Untuk itu, para bupati dan wali kota diminta memperkuat implementasi pendekatan restorative justice. “Bupati/walikota perlu menetapkan hukumannya, misal membersihkan tempat ibadah, jalan, atau fasilitas umum lainnya untuk persoalan yang bisa diselesaikan di Posbankum,” ujar Bobby.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai restorative justice sebagai solusi tepat untuk menyelesaikan perkara di masyarakat. Ia menekankan bahwa tujuan utama bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi memulihkan situasi sosial. “Bisa dilakukan melalui Posbankum, Babinkamtibmas, Jaga Desa, atau Babinsa TNI. Yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman ke pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan,” kata Supratman.
Pada kesempatan itu, Kementerian Hukum memberikan penghargaan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumut atas komitmen membentuk Posbankum. Supratman berharap program ini tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Saya bisa memonitor secara detail kegiatan Posbankum. Ini menjadi salah satu indikator apakah Kanwil Kemenkum di daerah tersebut berjalan atau tidak,” ujarnya. Ia menambahkan, program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen, Penjabat Sekda Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, para bupati dan wali kota, Kepala Kanwil Kemenkum Sumut Ignatius Silalahi, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.