SUMATERA UTARA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan final terkait pengganti Silmy Karim sebagai Wamen Imipas. "Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6). Ia menegaskan pelayanan publik di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tidak boleh terganggu akibat kasus hukum yang menjerat Silmy.
Prasetyo mengonfirmasi bahwa wacana memasukkan Said Iqbal ke dalam kabinet tengah didiskusikan. Meski belum menyebut jabatan spesifik, ia mengisyaratkan posisi tersebut akan relevan dengan latar belakang dan kiprah Said Iqbal di dunia buruh dan ketenagakerjaan. "Untuk efektivitas, kita rencanakan di hari yang sama," kata Prasetyo merujuk pada rencana pelantikan pejabat baru yang digabung dengan agenda penyerahan surat kredensial duta besar negara sahabat pekan depan.
Kekosongan kursi wakil menteri terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi pengurusan izin Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia. Bersama tujuh tersangka lainnya, Silmy dijerat Pasal 12e tentang dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian serta Pasal 12B mengenai penerimaan gratifikasi.
Prasetyo memastikan operasional kementerian tetap berjalan normal. Menteri Imipas Agus Andrianto disebut mampu menjalankan tugas keseharian sembari menunggu keputusan presiden soal wakil menteri. "Pekerjaan dan pelayanan harian di Kementerian Imipas tidak boleh terganggu," tegasnya.
Rencana pelantikan pejabat baru, termasuk pimpinan Badan Gizi Nasional, dijadwalkan pekan depan. Namun, Prasetyo masih enggan memerinci jadwal pasti pelantikan Said Iqbal atau pengganti Silmy Karim. "Forum pelantikannya tentu berbeda antara pelantikan pejabat negara dengan penyerahan kredensial dari para duta besar negara sahabat," pungkasnya.