MEDAN — Persoalan klasik sektor pertanian kembali mencuat di Dapil Sumut VII yang meliputi Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan. Anggota DPRD Sumut Muniruddin Ritonga menyebut mayoritas warga di wilayah itu bergantung pada pertanian dan perkebunan, namun kebijakan yang berpihak belum sepenuhnya dirasakan.
Dalam reses yang berlangsung sekitar sepuluh hari, Muniruddin mengumpulkan aspirasi langsung dari petani. Ia mendapati distribusi pupuk subsidi menjadi masalah paling krusial. Pupuk yang dijanjikan pemerintah kerap datang tidak tepat waktu.
"Saat petani membutuhkan pupuk pada masa awal tanam, pupuk belum tersedia. Ketika pupuk datang, tanaman sudah memasuki fase akhir," ujarnya di Gedung DPRD Sumut, Selasa (2/6/26).
Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal demi menyelamatkan hasil panen. Kondisi ini dinilai sangat merugikan lantaran ongkos produksi membengkak di tengah harga jual hasil pertanian yang tak menentu.
Selain pupuk, kerusakan jaringan irigasi menjadi keluhan dominan lainnya. Menurut Muniruddin, saluran irigasi yang tidak berfungsi optimal membuat pasokan air ke sawah tidak mencukupi. Produktivitas padi pun terus menurun.
"Kondisi irigasi yang tidak berfungsi dengan baik telah memaksa sebagian petani mengubah lahan persawahan menjadi perkebunan," jelas politisi PKB tersebut.
Padahal, secara karakteristik wilayah, kawasan di Dapil Sumut VII sangat potensial mendukung produksi pangan. Alih fungsi lahan ini menjadi ironi di tengah target swasembada pangan nasional.
Menindaklanjuti temuan reses, Muniruddin berjanji berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta instansi terkait. Ia mendesak agar pemerintah segera turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi, baik dari sisi pupuk maupun perbaikan irigasi.
"Petani adalah ujung tombak pembangunan. Jika mereka didukung dengan irigasi yang baik, pupuk yang tersedia tepat waktu, dan kebijakan yang berpihak, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh dan cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan," tegas Muniruddin.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi sebagai penyambung lidah rakyat sekaligus mitra pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani.
Berdasarkan informasi yang diterima Muniruddin saat reses, pupuk subsidi secara administratif memang ada dan dialokasikan. Namun, masalah distribusi menjadi pangkal persoalan. Keterlambatan pasokan membuat petani tidak bisa memanfaatkannya secara optimal.
Mayoritas masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan menjadi pihak paling dirugikan. Kerusakan irigasi dan keterlambatan pupuk secara langsung menurunkan pendapatan mereka.