SUMATERA UTARA — Pemerintah menyiapkan bantuan sosial senilai sekitar Rp30 triliun plus program diskon Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk menjaga daya beli masyarakat, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11). Bantuan ini menyasar keluarga penerima manfaat, terutama yang terbantu oleh pasokan beras 30 kilogram per keluarga. Rincian penerima per program belum diumumkan, sehingga warga disarankan memantau kanal resmi Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menempatkan bantuan sosial sebagai penopang konsumsi rumah tangga pada sisa 2026. Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas perkembangan ekonomi nasional hingga awal November.
Rapat tersebut memutuskan dua jalur stimulasi: bantuan sosial dan potongan harga menjelang libur akhir tahun. Nilai bantuan sosial yang disiapkan sekitar Rp30 triliun. Angka itu disebut Airlangga sebagai acuan agregat, bukan pagu per program.
Besaran Bantuan dan Bentuk Program
Dari paparan Airlangga, satu program yang sudah disebut bentuknya adalah bantuan pangan berupa beras 30 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat. Tidak ada keterangan soal nominal uang tunai, jumlah total penerima, maupun durasi penyaluran beras dalam bahan yang tersedia.
Pemerintah juga menyiapkan program diskon Nataru, termasuk untuk sektor transportasi. Menurut Airlangga, kenaikan tarif angkutan akan dikompensasi lewat potongan harga.
"Kemudian daya beli dalam negeri dengan ada program Nataru, ada spesial diskon di sana, dan juga ada program-program bantuan sosial yang senilai dengan angka sekitar Rp30 triliun," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 November.
Syarat Penerima
Bahan tidak memuat daftar kriteria resmi penerima bansos Nataru 2026. Yang bisa dipastikan, bantuan pangan beras 30 kilogram ditujukan bagi keluarga penerima manfaat. Untuk program bantuan sosial lain, pemerintah belum merinci apakah sasarannya memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau basis data lain.
Karena itu, warga sebaiknya tidak berpatokan pada syarat yang beredar di media sosial. Informasi resmi soal kriteria penerima biasanya dirilis Kementerian Sosial melalui surat keputusan penerima dan pengumuman di kanal daerah.
Cara Cek Status Penerima
Meski rincian program belum final, pengecekan status bisa dilakukan lewat jalur yang sudah berjalan untuk bansos reguler:
- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban ponsel atau komputer.
- Isi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP.
- Masukkan nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk.
- Ketik kode verifikasi yang tampil, lalu tekan tombol cari.
- Hasil pencarian menampilkan status kepesertaan pada program yang tercatat di DTKS.
Warga juga bisa mendatangi kantor desa/kelurahan atau pendamping sosial setempat untuk memastikan namanya masuk daftar. Jika belum terdaftar, pengusulan baru umumnya lewat musyawarah desa sebelum diteruskan ke dinas sosial.
Jadwal Pencairan dan Penyalur
Bahan tidak menyebut tanggal pencairan, tahapan, maupun bank penyalur untuk bansos Nataru 2026. Airlangga hanya menyatakan program disiapkan untuk sisa 2026 dan periode libur akhir tahun.
Untuk bantuan pangan beras, penyaluran biasanya melibatkan Perum Bulog dan kantor pos, tetapi mekanisme untuk periode ini belum diumumkan. Informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Latar Belakang: Inflasi Pangan dan Transportasi
Bantuan digelontorkan setelah inflasi tahunan Oktober 2026 tercatat 3,23 persen. Kelompok harga pangan bergejolak lebih tinggi, yakni 5,81 persen, akibat kenaikan harga sejumlah bahan makanan.
Airlangga menilai bantuan beras bisa menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus meredam tekanan inflasi pangan. "Jadi kita gelontorkan bantuan agar daya tahan bisa terjaga," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong ekspor dan impor untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Airlangga tidak menyampaikan perkiraan tambahan konsumsi masyarakat maupun angka pertumbuhan yang diharapkan dari paket bansos dan diskon ini.
Warga yang menemui pungutan liar, calo, atau permintaan biaya untuk mengurus bansos dapat melapor ke kanal pengaduan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah, atau aparat setempat. Penyaluran bantuan resmi tidak memungut biaya apa pun.
