SUMATERA UTARA — Presiden AS Donald Trump membantah keras laporan bahwa pemerintahannya akan memberikan pembayaran kepada Iran. Bantahan itu disampaikan Trump melalui platform Truth Social, menyebut pemberitaan tentang pendanaan AS untuk Iran sebagai “berita palsu”.
Nominal Berbeda: Trump Sebut 300 Juta, Pejabat Lain Bicara 300 Miliar Dolar
“Cerita bahwa AS membayar Iran 300 juta dolar adalah berita palsu,” tulis Trump, Senin. Namun, angka yang disebut presiden berbeda dengan yang dibahas pejabat lain. Wakil Presiden JD Vance dan sejumlah media internasional merujuk nominal yang jauh lebih besar, yakni 300 miliar dolar AS.
Vance kemudian memberikan klarifikasi. “Tidak satu sen pun dari uang itu berasal dari Amerika Serikat,” katanya kepada NBC News, seperti dikutip Anadolu Agency. Menurut Vance, dana tersebut dapat berasal dari negara-negara Arab Teluk.
Syarat Investasi: Iran Harus Bertindak Seperti Negara Normal
Vance menambahkan, investasi dari negara Teluk itu hanya mungkin terealisasi jika Teheran membuat ekonominya layak investasi dan mulai bertindak seperti “negara normal”. Seorang pejabat senior AS mengonfirmasi bahwa dana bernilai miliaran dolar memang menjadi bagian dari pembahasan diplomatik. Namun, pejabat itu menegaskan setiap kemajuan finansial terkait erat dengan “kinerja” Iran.
Kaitan dengan Gencatan Senjata dan Pembukaan Selat Hormuz
Financial Times melaporkan pembentukan dana tersebut bergantung pada penyelesaian akhir. Syaratnya mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh. Selat Hormuz merupakan jalur penting pengiriman minyak dunia, sehingga pembukaannya menjadi salah satu isu utama dalam pembicaraan.
Skema Pengelolaan: Swasta, Bukan Bantuan Langsung Pemerintah
Financial Times juga menyebut dana itu kemungkinan dikelola melalui kerangka bagi perusahaan swasta yang berminat masuk ke pasar Iran. Artinya, dana tersebut bukan bantuan langsung dari pemerintah ke pemerintah. Skema ini dinilai lebih realistis mengingat sanksi AS terhadap Iran masih berlaku di banyak sektor.
