MEDAN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara mengikuti rapat koordinasi virtual mengenai penilaian kompetensi bagi Jabatan Fungsional (JF) Analis Hukum dan Penyuluh Hukum. Pertemuan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan uji kompetensi yang dijadwalkan berlangsung serentak di masing-masing kantor wilayah.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkumham Sumut, Devina Natalia br. Tarigan, memimpin jajaran dalam koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum tersebut. Rapat ini mempertegas standar kemampuan yang harus dipenuhi setiap pejabat fungsional di lingkungan kementerian.
Tujuan Penilaian Kompetensi untuk Pengisian Jabatan
Devina menjelaskan bahwa penilaian kompetensi ini bukan sekadar rutinitas administratif. Proses ini merupakan instrumen krusial dalam memetakan kemampuan riil pegawai sebelum mereka menempati posisi baru atau naik ke jenjang yang lebih tinggi.
"Penilaian Kompetensi ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap Pejabat Fungsional memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sesuai standar yang telah ditetapkan," ucap Devina di ruang Saharjo Kanwil Kemenkumham Sumut, Medan, 4 Mei 2026.
Hasil dari penilaian ini nantinya akan digunakan sebagai basis data pimpinan dalam mengambil keputusan terkait mutasi, perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional, hingga promosi kenaikan jenjang. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir subjektivitas dalam pembinaan karier pegawai.
Jadwal Pelaksanaan Ujian Online Mei 2026
Berdasarkan hasil koordinasi, ujian kompetensi bagi JF Analis Hukum dan Penyuluh Hukum akan digelar secara daring (online) pada 11 hingga 13 Mei 2026. Meski dilakukan secara virtual, para peserta tetap diwajibkan mengikuti proses ujian dari kantor wilayah masing-masing dengan pengawasan ketat.
Fokus utama penilaian mencakup dua bidang besar, yakni analisis hukum dan penyuluhan hukum. Keduanya merupakan ujung tombak kementerian dalam memberikan edukasi serta kepastian hukum kepada masyarakat di Sumatera Utara.
Melalui sistem penilaian yang terstruktur dan terukur, Kanwil Kemenkumham Sumut menargetkan terciptanya sumber daya manusia yang lebih profesional. Proses ini diharapkan mampu menghasilkan pejabat fungsional yang tidak hanya cakap secara teori, tetapi juga andal dalam implementasi kinerja di lapangan secara berkelanjutan.
