Medan - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada upaya mengembalikan kondisi ke keadaan semula. Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus mampu menjadikan wilayah terdampak lebih baik, aman, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman saat membuka Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Gedung Binagraha, Kantor Bappelitbang Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 A, Medan, Kamis (5/2/2026).
Dalam arahannya, Sulaiman menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus menjadi momentum transformasi pembangunan dengan prinsip membangun kembali secara lebih baik (build back better). Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan daerah menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
“Dengan prinsip ini, infrastruktur yang dibangun akan lebih aman, tata ruang menjadi lebih tertib, dan masyarakat semakin siap menghadapi potensi risiko bencana ke depan,” ujar Sulaiman.
Ia menjelaskan bahwa terdapat empat arah kebijakan utama dalam rencana induk PRRP Sumatera Utara. Keempatnya meliputi penguatan data dan kajian dampak bencana, integrasi program rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor, penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia, dan peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Sulaiman, keberhasilan rencana induk PRRP sangat bergantung pada peran aktif pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, serta kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam penyusunan rencana aksi, pengalokasian anggaran, dan penguatan koordinasi antarlembaga.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut Dikky Anugerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah berkontribusi dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Ia menilai sinergi lintas sektor tersebut menjadi modal penting dalam membangun daerah yang lebih tangguh.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BAPPENAS, kementerian, dan lembaga yang telah memfasilitasi serta memberikan dukungan nyata dalam pemulihan pascabencana di Sumatera Utara,” ujar Dikky.
Rapat konsultasi publik tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/BAPPENAS Medrilzam, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut, perwakilan OPD kabupaten/kota, akademisi, serta para pakar kebencanaan.
