MEDAN — Kesepakatan itu diteken usai Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan menyampaikan laporan hasil penghimpunan usulan. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, sementara laporan Bapemperda dibacakan Ketua Bapemperda Afif Abdillah.
Dari 10 Ranperda yang disepakati, tiga masuk kategori kumulatif terbuka, tiga merupakan usulan resmi Pemerintah Kota Medan, dan empat berasal dari inisiatif DPRD Kota Medan. Komposisi itu menempatkan usulan dewan sebagai penyumbang terbesar dalam daftar 2027.
Propemperda adalah daftar resmi rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dalam satu tahun anggaran. Tanpa penetapan lewat paripurna, pembahasan Ranperda di luar daftar berisiko dinilai cacat prosedur.
Kategori kumulatif terbuka merujuk pada Ranperda yang bisa diajukan di luar Propemperda, misalnya karena perintah peraturan lebih tinggi atau kebutuhan mendesak. Sementara usulan eksekutif dan inisiatif DPRD menempuh jalur pembahasan reguler di alat kelengkapan dewan.
Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan penyusunan program peraturan daerah memegang peranan krusial bagi tata kelola pemerintahan. Ia menekankan proses penyusunan mesti melalui tahapan baku, tertib, dan sistematis.
Rico berharap seluruh jajaran legislatif dan eksekutif membahas kesepuluh Ranperda secara optimal. Seluruh proses pembahasan, katanya, wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya," ujar Rico Waas.
Ia juga berharap produk hukum yang lahir nantinya mampu memberikan kepastian hukum. Regulasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif demi memberi manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Medan.
Penandatanganan kesepakatan menandai langkah awal pemerintah daerah menyusun regulasi strategis. Regulasi itu dirancang menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Medan.
Setelah penetapan, setiap Ranperda masih harus melewati pembahasan tingkat pertama di komisi dan badan legislasi sebelum dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Belum ada keterangan resmi soal urutan prioritas pembahasan kesepuluh rancangan tersebut.