LANGKAT — Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH menunjukkan dukungan nyata terhadap Sensus Ekonomi 2026 dengan turut didata langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat, Jumat (19/6/2026). Ia menerima petugas yang dipimpin Kepala BPS Kabupaten Langkat, M. Ervin Sugiar, dan memberikan data yang dibutuhkan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional BPS untuk menghimpun data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Tiorita didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPA) Kabupaten Langkat, Indri Nugraheni, S.E., M.M., Akt.
Dalam kesempatan itu, Tiorita mengajak seluruh pelaku usaha—mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar—untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar kepada petugas BPS. Menurutnya, data yang dihasilkan dari SE2026 akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk mewujudkan data ekonomi yang berkualitas. Dengan data yang akurat, pembangunan daerah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Tiorita.
Ia menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan dan partisipasi seluruh pelaku usaha dalam memberikan data yang valid. Data ini, lanjutnya, akan digunakan untuk memperkuat sektor UMKM, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Langkat telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Proses pendataan dilakukan melalui pengisian kuesioner dan pendataan lapangan oleh petugas BPS yang telah dilatih.
Melalui sensus ini, BPS menargetkan terwujudnya peta ekonomi Indonesia yang lebih komprehensif. Pemerintah Kabupaten Langkat berharap seluruh pelaku usaha mendukung pelaksanaan sensus demi terwujudnya data ekonomi berkualitas sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya di sektor ekonomi lokal.