MEDAN — Koordinator Wilayah PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat, mengungkapkan temuan pihaknya terkait penebangan pohon di tiga wilayah tersebut. Menurutnya, aksi itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghilangkan sumber kehidupan masyarakat berupa serapan CO2 dari pepohonan yang melindungi kawasan pemukiman.
Gandi menegaskan bahwa Menteri LH, yang dikenal sebagai aktivis lingkungan dan pernah beberapa kali dipenjara, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menindak tegas para penebang liar. "Menteri LH harus mempidanakan penebang pohon ilegal atau perusahaan yang terlibat. Mereka harus didenda atau dipidana," ujarnya kepada media di Medan, Sabtu (13/6/2026).
PMPHI Sumut mengklaim telah menelusuri informasi terkait penebangan tersebut. Hasil penelusuran mereka menunjukkan bahwa Menteri LH diduga belum mengetahui atau belum memberikan izin resmi kepada pihak mana pun untuk menebang ribuan pohon di kawasan itu. "Kami mendapat info penebangan pohon-pohon tersebut melanggar UU," kata Gandi.
Keresahan yang dirasakan warga akibat hilangnya pohon-pohon pelindung ini dinilai tidak bisa dibiarkan. Gandi memperingatkan, jika persoalan ini tidak segera dipertanggungjawabkan, maka bisa menambah buruk wibawa Presiden Prabowo di hadapan masyarakat. "Apalagi Menteri LH adalah mantan narapidana," ujarnya.
PMPHI Sumut pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk turut membantu tugas Presiden Prabowo dengan memberikan masukan atau kritikan yang sehat. "Kami tahu sakit memberikan pendapat atau kritikan, tapi hasilnya sangat positif untuk semua, termasuk ke pemerintah," tutup Gandi. ***