TOBA — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menginisiasi pertemuan lintas daerah yang membahas penyatuan data statistik sektoral. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai IV Kantor Bupati Toba dan dihadiri oleh kepala dinas atau perwakilan Diskominfo dari seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Kepala Diskominfo Sumut, Erwin Harahap, yang membuka langsung rapat tersebut, menekankan bahwa data kini menjadi aset strategis. “Di tengah dinamika tantangan pembangunan yang semakin modern, cepat berubah, dan ketidakpastian, ketersediaan data yang lengkap menjadi pondasi utama dalam menentukan arah kebijakan,” ujarnya.
Menurut Erwin, tanpa data yang akurat, intervensi pembangunan berisiko meleset sasaran. Pemerintah daerah, lanjut dia, harus mulai menjadikan statistik sektoral sebagai acuan utama dalam perencanaan, bukan sekadar pelengkap laporan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, yang mewakili Bupati Toba, menyampaikan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program Satu Data Indonesia. “Langkah ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang aktual, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Paber menambahkan, kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Diskominfo sebagai wali data, dan Bappeda sebagai sekretariat data harus diperkuat. Tanpa koordinasi yang solid, data antar instansi kerap tumpang tindih dan sulit diintegrasikan.
Rapat ini menghadirkan tiga narasumber. Statistisi Ahli Muda Jimmy Saputra Sebayang memaparkan penguatan statistik sektoral melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Sementara itu, Pranata Komputer Ahli Muda Viktor Suwiyanto menjelaskan sistem Satu Data PASADA, portal data yang dirancang untuk menghubungkan data provinsi dengan data kabupaten/kota.
Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten Toba, Eston Sihotang, berbagi praktik baik penyelenggaraan statistik sektoral yang sudah diterapkan di Toba. Pengalaman Toba ini diharapkan bisa direplikasi oleh daerah lain di Sumut.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan semakin siap memperkuat tata kelola data. Kualitas statistik sektoral yang lebih baik akan mendorong pemanfaatan data yang akurat, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, data yang terintegrasi akan membantu perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran di seluruh Sumatera Utara.