SUMATERA UTARA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mempercepat penarikan utang pada awal 2026 dengan menerapkan strategi front loading. Langkah ini memperbesar porsi penerbitan surat utang negara di semester pertama untuk memastikan kebutuhan pembiayaan APBN tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang belum stabil.
Berdasarkan data APBN KiTa edisi Mei 2026, realisasi pembiayaan utang hingga bulan kelima tahun ini sudah mendekati separuh target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Dari total target penerbitan utang sebesar Rp 832,2 triliun, pemerintah telah menarik Rp 386 triliun atau 46,4 persen.
"Sebagian depannya front loading-kan. Ke belakang seperti biasa, sesuai dengan jadwalnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Sementara itu, pembiayaan nonutang baru mencapai Rp 6,5 triliun atau hanya 4,4 persen dari target Rp 143,1 triliun. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran hingga Mei 2026 mencapai Rp 379,4 triliun atau 55,1 persen dari target APBN sebesar Rp 689,1 triliun. Angka ini meningkat 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 326,5 triliun.
Menurut Purbaya, strategi pembiayaan tersebut didukung kondisi pasar surat utang negara yang masih relatif stabil. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun terjaga di level 6,68 persen. Selisih imbal hasil atau yield spread SBN terhadap obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) juga dinilai relatif rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.
Meski kembali menambah utang, Purbaya menegaskan pemerintah tidak menghadapi kendala dalam penerbitan surat utang negara (SUN) maupun instrumen pembiayaan lainnya. Ia menyebut kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia masih terjaga sehingga akses pembiayaan dari pasar keuangan tetap memadai.
"Perlu dicatat dana kita cukup kredibel, kita tidak ada kesulitan untuk menerbitkan surat utang dan kita akan jaga terus kredibilitas APBN kita," kata Purbaya.
Ia menjelaskan, pembiayaan APBN 2026 dikelola secara prudent dan terukur dengan mempertimbangkan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, serta dinamika pasar keuangan. "Pembiayaan APBN dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, serta dinamika pasar keuangan," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa.