SUMATERA UTARA — Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan harga TBS di tingkat petani swadaya kini hanya bertengger di kisaran Rp1.800-Rp2.200 per kg. Artinya, bagi mereka yang menjual di bawah Rp2.000, setiap kilogram TBS yang dipanen sudah pasti rugi.
“Petani swadaya sekarang itu ada yang tinggal Rp1.800-Rp2.200 per kg. Padahal HPP kita Rp2.000. Artinya, petani sudah nombok,” kata Gulat dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).
Siapa yang Paling Terpuruk?
Gulat menjelaskan, kelompok yang paling terpukul adalah petani swadaya. Berbeda dengan petani plasma atau petani yang tergabung dalam kemitraan, pekebun swadaya tidak memiliki kontrak pembelian yang mengikat pabrik kelapa sawit.
Akibatnya, saat harga anjlok, mereka tidak punya jaring pengaman. Sementara itu, harga TBS petani plasma masih bertahan stabil di kisaran Rp3.600 per kg. Petani bermitra juga masih terlindungi oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.
“Kalau petani bermitra masih ada perlindungan karena diatur Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Yang paling terpuruk itu petani swadaya, sementara luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat,” ujarnya.
Mengapa Harga Anjlok Padahal Minyak Sawit Global Mahal?
Paradoks ini terjadi karena rantai pasok yang timpang. Petani swadaya tidak memiliki akses langsung ke pabrik pengolahan atau eksportir. Mereka bergantung pada tengkulak dan pedagang pengumpul yang leluasa menentukan harga di lapangan.
Di sisi lain, harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional masih bertahan di level tinggi. Namun, keuntungan itu tidak sampai ke petani kecil karena struktur pasar yang tidak seimbang. Akibatnya, petani justru menanggung beban biaya produksi—mulai dari pupuk, pestisida, hingga upah panen—yang tidak pernah turun.
Apa Dampaknya bagi Petani Swadaya?
Dengan selisih harga yang mencapai Rp200 hingga Rp1.500 per kg di bawah HPP, petani swadaya dipastikan mengalami kerugian operasional. Jika harga bertahan di level rendah selama beberapa pekan, banyak pekebun kecil terancam tidak bisa menutup biaya perawatan kebun.
Kondisi ini juga berpotensi mengganggu pasokan TBS ke pabrik dalam jangka menengah, karena petani bisa menahan panen atau beralih ke komoditas lain. Apkasindo mendesak pemerintah segera mengaktifkan mekanisme perlindungan harga untuk petani swadaya, misalnya melalui pembentukan koperasi atau skema kontrak jangka panjang dengan pabrik.
Apakah ada solusi jangka pendek?
Belum ada kebijakan darurat yang diumumkan pemerintah. Apkasindo berharap Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera berkoordinasi untuk menerbitkan aturan yang mewajibkan pabrik membeli TBS dari petani swadaya dengan harga minimal sesuai HPP. Tanpa intervensi, petani swadaya akan terus menjadi penanggung rugi utama di tengah mahalnya harga minyak sawit global.
